Sosok / Berita
Pansus Angket KPK

Aris Budiman Dirdik KPK yang Terpinggirkan

akurat logo
Dedi Ermansyah
Sabtu, 02 September 2017 18:13 WIB
Share akurat gplus
 
Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen Pol Aris Budiman.
Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen Pol Aris Budiman.
(Foto: AKURAT.C/Melly Kartika Adelia.)

AKURAT.CO, Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen Pol Aris Budiman terus mendapat sorotan pasca kehadirannya pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pansus Hak Angket KPK di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, beberapa waktu lalu.

Kehadirannya di Pansus dinilai sebagai sikap pembangkanngannya terhadap pimpinan, pasalnya, semua Pimpinan KPK mengaggap Pansus KPK yang digulirkan DPR dianggap illegal.

Namun, Brigjen Aris Budiman memiliki alasan sendiri. Dia mengatakan, alasannya hadir di RDP Pansus karena berdasarkan pendapat para pakar, Pansus Hak Angket KPK legal.

"Kita tahu tugas DPR diatur dalam kontitusi negara. Ahli-ahli yang dipanggil jelas 4 ahli menyebutkan tindakan yang dilakukan Pansus ini adalah legal. Memang belum ada mengajukan ke MK judicial review, dan saya memilih untuk datang," ujar Aris di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (29/8) tengah malam.

Di hadapan anggota pansus, penyidik dari unsur kepolisian itu mengaku membangkang perintah atasannya.

“Sepanjang karier saya, baru pertama kali ini saya membantah perintah pimpinan,” ujar Aris.

Ia mengaku membangkan perintah pimpinannya demi menjelaskan bahwa ia dan timnya tidak pernah menerima uang Rp 2 miliar dari mantan anggota DPR Miryam S. Haryani. Fakta itu terungkap dari pemutaran video pemeriksaan politisi Partai Hanura itu di ruang pemeriksaan KPK.

Miryam mengaku jika ada tujuh orang penyidik dari lembaga anti rasuah itu yang sowan ke anggota Komisi III DPR. Menurut pengakuan Miryam di video itu, para penyidik itu dapat mengamankan kasus, asal diberi sejumlah uang.

Aris pun membantahnya secara tegas. Menurutnya, penyampaian kalimat itu telah menghancurkan karakternya.

“Kalau saya mau terima, bisa lebih dari itu, di tempat yang menurut saya suci itu. Tetapi, tidak pernah saya lakukan. Insya Allah tidak pernah saya lakukan,” kata dia.

Aris pun mengaku selama ini memilih tidak ingin diekspos media karena ingin tetap bisa hidup sebagai individu biasa. Siapa sebenarnya Aris dan rekam jejaknya selama bertugas di KPK?

1) 29 tahun di kepolisian

Aris Budiman Bulo bukanlah orang baru dalam dunia kepolisian. Lahir di Pangkajene 25 Januari 1965, karier Aris mulai menanjak sejak ia dipercaya menjadi Kapolsek Kurik dan Kapolres Merauke. Padahal, saat itu usia Aris masih 24 tahun.

Pada tahun 1990, Aris kemudian didapuk menjadi Kapolsek Metro Tebet, Polres Metro Jakarta Selatan.

Tahun 2009, Aris sudah menjadi Kapolresta Pekalongan. Hingga pada 2014, Aris menjabat sebagai Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, dan menjadi Wakil Direktur Tipikor Bareskrim Mabes Polri pada tahun 2015.

Akhirnya melalui seleksi, Aris terpilih untuk menjadi Direktur Penyidikan KPK pada 14 September 2015. Menurut Johan Budi yang ketika itu masih menjabat sebagai salah satu komisioner KPK, ada delapan calon yang diseleksi untuk menjadi Direktur Penyidikan di KPK. Usai melalui proses penelusuran yang ketat dan klarifikasi, maka terpilihlah Aris.

“Yang akhirnya ini, yang terbaik dari yang baik,” ujar Johan pada tahun 2015 lalu.

Pangkat Aris kemudian naik dari Kombes menjadi Brigadir Jenderal Polisi.

2) Doktor ke-8 kajian kepolisian

Tak hanya karier, namun prestasi akademik Aris pun juga cemerlang. Ia meraih gelar doktor dari Universitas Indonesia di bidang kajian kepolisian.

Untuk meraih gelar doktor, Aris membuat disertasi dengan judul “Fungsi Kepolisian dalam Pemeliharaan Keteraturan Sosial di Wilayah Kota Pangkal Pinang”. Ia tercatat sebagai doktor ke-8 dari institusi bhayangkara yang berhasil menggapai prestasi itu.

Sebelumnya, Kombes Rycko Amelza Daniel dan Kombes Petrus Reinhard Golose juga meraih gelar doktor dengan kajian yang sama.

3) Sita 700 ton pupuk ilegal

Ketika masih menjabat sebagai Kapolresta Pekalongan, Aris pernah melakukan penyitaan 700 ton pupuk bersubsidi yang tidak memiliki izin resmi di gudang PT Petrokimia Gresik pada 7 April 2010. Jenis pupuk bersubsidi yang diamankan tersebut terdiri atas ZA, SP36, NPK, Ponska, dan Petro Organik.

Pupuk tersebut nantinya akan dikirim oleh PT. Petrokimia Gresik, namun tidak dicantumkan siapa penerimanya. Pengambilan pupuk bersubsidi tersebut juga tanpa delivery order (DO) maka dari itu pupuk tersebut disita oleh Polresta Pekalongan.

4) Ahli kasus tindak pidana korupsi

Aris diketahui memang berpengalaman dalam menghadapi berbagai kasus korupsi. Bahkan, ada beberapa kasus besar yang berhasil dia ungkap. Salah satunya adalah penetapan RJ Lino sebagai tersangka dalam kasus proyek pengadaan quay container crane pada anggaran tahun 2010 di PT Pelindo.

Sayangnya, kendati sudah ditetapkan sebagai tersangka, kasus tersebut justru mandek di tengah jalan.

Kasus lain yang berhasil dia ungkap yakni pembangunan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) yang menghabiskan dana Rp 545 miliar, kasus korupsi pengadaan UPS (Uninterruptible Power Supply) yang menyeret sejumlah nama anggota DPRD DKI, dan dugaan pemungutan biaya pembuatan paspor dengan terdangka mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana.

5) Didesak untuk dipecat.

Pasca kemunculannya dalam rapat pansus kemarin, muncul desakan agar lembaga anti rasuah itu memecat Aris. Sebab, ia dianggap sebagai kuda troya yang justru akan menggembosi upaya pemberantasan korupsi dari dalam.[]


Editor. Ridwansyah Rakhman

 

Rekomendasi


 

 

News Feed

SPBU Vivo Mengaku Telah Hentikan Operasional

Sabtu, 23 September 2017 01:41 WIB

Vivo dihentikan karena permasalahan prosedur administrasi.


Ini Alasan Jokowi Produksi Ulang Film G30S/PKI Menurut Wiranto

Sabtu, 23 September 2017 01:39 WIB

Jangan diplintir, Presiden itu sangat jernih membaca tren masyarakat saat ini.


Ulang Tahun ke-100 Asima Chatterjee Dirayakan Google Doodle

Sabtu, 23 September 2017 01:34 WIB

Ketika Dr. Asima Chatterjee tumbuh di Calcutta pada tahun 1920 dan 1930an, hampir tidak pernah terjadi bagi perempuan untuk belajar kimia.


Rektor UPN: Bela Negara Perlu Ditanamkan di Perguruan Tinggi

Sabtu, 23 September 2017 01:18 WIB

Geografis Indonesia di antara dua benua dan dua samudra menjadikan negeri ini berada di posisi strategis.


DPR Bersama Pemerintah Diharapkan Ratifikasi Larangan Senjata Nuklir

Sabtu, 23 September 2017 01:05 WIB

Kami berharap traktat itu tidak sekadar ditandatangani namun juga harus segera diratifikasi.


Kementerian Desa Sumbangkan Mobil untuk Enam Desa di Bangka Belitung

Sabtu, 23 September 2017 01:00 WIB

Bantuan mobil tersebut untuk memudahkan akses khususnya desa yang terisolasi.


MUI Pantau Kegiatan Aliran Sesat di Kotawaringin

Sabtu, 23 September 2017 00:45 WIB

MUI masih memantau masalah ini, belum sampai mengeluarkan fatwa.


Buka Kejurnas Karate, Panglima TNI: Saatnya Kita Raih Prestasi Emas Dunia

Sabtu, 23 September 2017 00:30 WIB

Dalam menghadapi pertandingan, para atlet harus latihan dengan keras, disiplin, pantang menyerah dan mempunyai semangat baja.


Pilgub Jabar, Idrus Marham: Partai Golkar Tetap Kedepankan Kader

Sabtu, 23 September 2017 00:16 WIB

Partai Golkar dalam menentukan paslon (pasangan calon) yang diusung pada setiap pilkada telah diatur dalam juklak.


Tersangka Penerima Moge Telah Diperiksa Majelis Etik BPK

Sabtu, 23 September 2017 00:14 WIB

BPK mengetahui pelanggaran hukum dan pelanggaran etik terhadap oknum pemeriksa BPK.


Menteri Amran Sebut Stok Beras Nasional Aman

Sabtu, 23 September 2017 00:01 WIB

Kekeringan tidak mengganggu stok beras nasional.


Panglima TNI: Jaga Terus Amanah dan Kepercayaan Rakyat

Jumat, 22 September 2017 23:46 WIB

Berkat kepedulian, kesungguhan dan ketulusan hati segenap para Perwira TNI, kini bisa mencapai kepercayaan masyarakat.


Mahasiswa Desak Pemerintah Atasi Krisis Rohingya

Jumat, 22 September 2017 23:31 WIB

Mahasiswa menilai konflik yang terjadi di Myanmar bermuatan politik dan agama.


Ini Data Pemilik Mobil Koruptor yang Dilelang KPK

Jumat, 22 September 2017 23:31 WIB

Untuk barang yang belum laku dilelang, kemungkinan untuk dilelang kembali, karena lelang dilakukan setiap tahun.


Panglima TNI: Nobar G30S/PKI Itu Urusan Saya, Menhan Tak Punya Kewenangan Terhadap Saya

Jumat, 22 September 2017 23:25 WIB

Kalau prajurit saya itu urusan saya.